Pemerintah didorong untuk menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika.
Hari tersebut harus diperingati setiap tahun sekali sebagai upaya memperkenalkan kepada khalayak bahwa Indonesia merupakan negara majemuk.
Dimana terdapat aneka ragam suku, agama, ras dan budaya, tapi tetap bersatu.
Dorongan itu datang dari Ketua Umum DPP Forum Nasional (Fornas) Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim.
“Kalau Pancasila mungkin semua orang banyak yang tahu karena diperingati setiap 1 Juni. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika, mungkin kurang dikenali karena tidak ada momentum. Karenanya, kami akan dorong pemerintah, Bhinneka Tunggal Ika harus diritualkan,” kata Syaiful saat Silaturahmi Dewan Pertimbangan, Pakar dan Kehormatan serta Rapat Pleno DPP Fornas di Jakarta, Jumat (28/7) malam.
Menurut dia, 17 Oktober merupakan hari yang tepat untuk mengumandangkan Hari Bhinneka Tunggal Ika.
Apalagi, tanggal tersebut merupakan dimulainya gerakan semangat Bhinneka Tunggal Ika di Museum Gedung Joeang 45.
“Kami akan komunikasi dengan pemerintah supaya 17 Oktober ditetapkan sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika. Kami akan perjuangkan dengan rasionalitas,” terangnya.
Hal senada diutarakan Sekjen Fornas Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman. Taufan mengingatkan pentingnya silaturahmi ini sebagai gagasan memperkuat sinergitas perjuangan untuk maksud dan tujuan organisasi ke depan.
Apalagi, pihaknya memiliki tugas besar untuk mempertahankan jati diri bangsa sebagai bangsa yang beragam.
“Kekuatan kita pada keragaman, karena keragaman itulah yang mempersatukan kita. Menjadi baik dan penting makna Silaturahmi Nasional Fornas Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Taufan yang juga berprofesi sebagai advokat itu.
Saat ini, Fornas Bhinneka Tunggal Ika sudah berdiri di delapan provinsi yang tersebar di 18 kabupaten/kota di Indonesia.
Mereka berharap dalam waktu tak lama organisasi ini bisa berdiri di seluruh nusantara.
Turut hadir pada acara tersebut, antara lain Dewan Pertimbangan Mayjen (Purn) Ngakan Gede Sugiartha yang dulu pernah menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI, lalu Dewan Kehormatan Teguh Samudera, Kores Tambunan serta Dewan Pakar Ihsan Malik, Irene Gayatri dan Nurrachman Oerip.
